Analisis Kesenjangan Implementasi Kebijakan Pengembalian Batas Bidang Tanah pada Kantor Pertanahan di Indonesia Bagian Barat dan Tengah

Helmi Muhammad Hanifuddin; Eko Suharto

doi:10.31292/jta.v9i2.601

Authors

Helmi Muhammad Hanifuddin Politeknik Agraria STPN
Eko Suharto Politeknik Agraria STPN

DOI:

https://doi.org/10.31292/jta.v9i2.601

Keywords:

Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pertanahan, Pengembalian Batas Bidang Tanah

Abstract

Abstract: The policy of land boundary re-establishment ensures legal certainty of land rights, yet a gap persists between regulation and implementation. This study examines the factors influencing this gap and its root causes using a sequential explanatory mixed-methods design. Quantitative data from 120 respondents at Land Offices in Sumatra, Java, and Kalimantan were analyzed with multiple linear regression based on George C. Edward III's model, while qualitative data were obtained through interviews at two offices with contrasting practices: Sleman Regency and Yogyakarta City. Results show that Communication, Resources, and Bureaucratic Structure significantly affect implementation, with Resources, particularly Survey Drawing availability, being the most dominant factor. The negative effect of Bureaucratic Structure indicates that clear Standard Operating Procedures can legitimize service diversion as a form of policy drift. The model explains 21.8% of the variation, indicating a substantial role for other factors such as legal risk, physical changes, efficiency demands, and low public awareness. The root cause lies in a failure of mutual adaptation between the logic of deployment, representing top-down regulation, and the logic of discovery, emerging from field experience. The logic of discovery dominance in Sleman has shifted services entirely to boundary arrangement, while Yogyakarta's balance maintains boundary re-establishment. This gap is not due to regulatory ambiguity, but rather an imbalance between regulatory demands and resource readiness.

Keywords: Policy Implementation, Land Policy, Land Boundary Re-Establishment

Abstrak: Kebijakan pengembalian batas bidang tanah menjamin kepastian hukum hak atas tanah, namun kesenjangan antara regulasi dan implementasi masih terjadi. Penelitian ini mengkaji faktor yang memengaruhi kesenjangan dan akar penyebabnya menggunakan metode campuran sequential explanatory. Data kuantitatif berasal dari 120 responden di Kantor Pertanahan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan dianalisis dengan regresi linear berganda berdasarkan model George C. Edward III. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara di dua kantor dengan praktik bertolak belakang: Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Hasil menunjukkan Komunikasi, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi berpengaruh signifikan, dengan Sumber Daya, khususnya ketersediaan Gambar Ukur, sebagai faktor paling dominan. Pengaruh negatif Struktur Birokrasi menunjukkan kejelasan Standar Operasional Prosedur justru dapat melegitimasi pengalihan layanan sebagai bentuk pergeseran kebijakan. Model menjelaskan 21,8% variasi, menandakan besarnya peran faktor lain seperti risiko hukum, perubahan fisik lapangan, tuntutan efisiensi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Akar kesenjangan terletak pada kegagalan adaptasi timbal balik antara logika penerapan yang merepresentasikan arahan regulasi dan logika penemuan yang lahir dari pengalaman lapangan. Dominasi logika penemuan di Sleman mengakibatkan pengalihan sepenuhnya ke penataan batas, sementara keseimbangan di Yogyakarta mempertahankan pengembalian batas. Kesenjangan ini bukan akibat ketidakjelasan regulasi, melainkan ketidakseimbangan antara tuntutan aturan dan kesiapan sumber daya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pertanahan, Pengembalian Batas Bidang Tanah

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdillah, L. U., & Aditya, T. (2026). Penataan dan Rekonstruksi Batas Bidang Tanah PTSL Menggunakan Metode Block Adjustment dan Plugin Perekat. Widya Bhumi, 6(1), 1–17. https://doi.org/10.31292/wb.v6i1.253

Arifah, Y., Agustiwi, A., & Syamsiah, D. (2022). Mekanisme Pengembalian Batas Dalam Sengketa Tanda Batas Tanah di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 (Studi Kasus di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen). Jurnal Ilmiah Hospitality, 11(1), 423–428. https://doi.org/10.47492/jih.v11i1.1668

Badan Pertanahan Nasional. (2013). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Bowen, P., Rose, R., & Pilkington, A. (2017). Mixed Methods - Theory and Practice. Sequential, Explanatory Approach. International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods, 5, 10. https://eajournals.org/ijqqrm/vol-5-issue-2-may-2017/mixed-methods-theory-practice-sequential-explanatory-approach/

Cahyono, A. S. (2023). Pelaksanaan Pengukuran Ulang Batas Tanah dalam Rangka Pengembalian Batas Kepemilikan Bidang Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-21. Dinamika Hukum, 14(1). https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/9014

Candradewini, M. (2018). The Policy Implementation of Land and Building Tax after Fiscal Decentralization in Cimahi City. https://doi.org/10.2991/icoposdev-17.2018.27

Darmotannyono, Z., Susanto, H., & Mulyani, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Kabupaten Jember. MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik), 5(4), 402–417. https://doi.org/doi.org/10.37504/map.v5i4.474

Dwiyanto, A., Partini, Ratminto, Wicaksono, B., Tamtiari, W., Kusumasari, B., & Nuh, M. (2017). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Dalam Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fabian, J. (2017). Kewajiban Pemegang Hak Milik Atas Tanah Untuk Memelihara Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah di Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Untan, 5(3). http://ejurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/19249

Hacker, J. S. (2005). Policy Drift: The Hidden Politics of US Welfare State Retrenchment. Dalam S. Wolfgang & T. Kathleen (Ed.), Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies (hlm. 0). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780199280452.003.0002

Hapsoro, R. H., Hernandi, A., & Abdulharis, R. (2024). Evaluasi Kualitas Data Bidang Tanah dalam Rangka Kepastian Hukum Objek Pendaftaran Tanah di Indonesia. Tunas Agraria, 7(3), 368–388. https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.336

Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? Policy Design and Practice, 2(1), 1. https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378

Insani, I. (2023). Efektifitas Penggunaan Aplikasi Siap Ukur Dalam Mengatasi Tunggakan Permohonan Pengukuran di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan. Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

International Organization for Standardization (ISO). (2020). Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 2: Country subdivision code. ISO 3166-2:2020. https://www.iso.org/standard/72483.html

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2020). Surat Edaran Nomor: 024/S-300.UK.01.02/I/2020 perihal Petunjuk Mekanisme Pengukuran Dalam Rangka Pengembalian Batas. Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Berbasis Risiko. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang.

Kementerian Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional. (1997). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Mandoyo, T. H. (2020). Pelaksanaan Pengukuran Ulang Batas Kepemilikan Tanah dalam Rangka Pengembalian Batas Bidang Tanah (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Salatiga). Dinamika Hukum, 11(3). https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/7294

Manik, H. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Jurnal Widyaiswara Indonesia, 3(4). https://doi.org/10.56259/jwi.v3i4.137

Martin, J., Ellström, P. E., Wallo, A., & Elg, M. (2024). Bridging the Policy-Practice Gap: A Dual Challenge of Organizational Learning. Learning Organization, 32(7), 18–34. https://doi.org/10.1108/TLO-05-2023-0079

Maślanka, J. (2020). Restoration of Boundary Markers and the Determination of Boundary Points – Proposed Amendments to the Laws of Poland. Geomatics and Environmental Engineering, 141(1), 87–97. https://doi.org/10.7494/geom.2020.14.1.87

Matland, R. E. (1995). Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. Journal of Public Administration Research and Theory, 5(2), 145–174. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a037242

Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 4(1), 88–101. https://doi.org/doi.org/10.31292/jb.v4i1.217

Noor, R. S. (2017). Kebijakan Pertanahan di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 44–56. https://www.researchgate.net/publication/387906923_JIH_Rico_Kebijakan_Pertanahan

Ozili, P. K. (2022). The Acceptable R-Square in Empirical Modelling for Social Science Research. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4128165

Pemerintah Republik Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997. Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Sekretariat Negara.

Saat, S., & Mania, S. (2020). Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula (Cet. Ke-2 (Revisi)). Pusaka Almaida, Gowa, Sulawesi Selatan.

Setiabudi, A., Sudarwanto, A. S., & Candrakirana, R. (2025). Legal Certainty over Land Boundaries: a Field Study of Re-Measurement Practices at Bpn Yogyakarta City and Sleman. Greenation International Journal of Law and Social Sciences, 3(2), 424–430. https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2

Sugiyono. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Ed. 2 Cetakan Ke-7). Bandung: Alfabeta.

Syamsi, A., Aisyah, S., & Fatimah, F. (2024). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(3), 3240–3247. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.4058

Teddy, G., Lembani, M., Hwabamungu, B., & Molosiwa, D. (2019). Policy and Implementation Gap: A Multi - Country Perspective. International Journal of Advanced Research, 7(12), 678–704. https://doi.org/10.21474/ijar01/10197

Tummers, L., & Bekkers, V. (2014). Policy Implementation, Street-level Bureaucracy, and the Importance of Discretion. Public Management Review, 16(4), 52. https://doi.org/10.1080/14719037.2013.841978

Yuntarto, H. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dalam Bidang Pendaftaran Tanah: Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Minat Perencanaan Pembangunan Daerah, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.